Galeri

Bupati : Penanganan Gangguan Keamanan Dilakukan Secara Terpadu

Press Realease
No : 128/10/VII/2013

Bupati Hi Salihi Mokodongan menyampaikan sambutan pemerintah sekaligus membuka dengan resmi Sosialisasi INPRES No 2 tahun 2013Lolak, 3 September 2013. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik gelar sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan penanganan konflik social dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah menjelang Pemilihan Umum Tahun 2014, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya kondisi social hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif demi kelancaran pembangunan baik nasional maupun daerah, menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri secara terpadu serta mengatur langkah tepat dan tegas serta proporsional dengan tetap mengedepankan aspek hukum dan HAM. 

Penanganan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga ke wilayah terkecil terus ditindak-lanjuti dengan sosialisasi INPRES Nomor 2 tahun 2013 di Wilayah kecamatan Bolaang, Bolaang Timur dan Poigar yang di gelar Selasa (3/9) di Aula Kantor Kecamatan Bolaang Timur Desa Tadoy, dibuka secara langsung oleh Bupati Hi Salihi Mokodongan serta dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Bolmong, Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat SE, Camat dan sangadi di wilayah Kecamatan Bolaang, Bolaang Timur dan Poigar, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Kaban Kesbanglinmas dan politik Bolmong Dondo Mokoginta SH menuturkan, agenda sosialisasi ini dirangkaikan dengan upaya koordinasi evaluasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat dalam menangani dan mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas. Dimana sesuai Intruksi Presiden efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri harus terpadu sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing masing.
Bupati melalui sambutan pemerintah menyampaikan kepada seluruh camat agar senantiasa sejalan dengan unsur tripika lainnya dalam penanganan gangguan hingga di tingkat terkecil dalam masyarakat termasuk mensosialisasikan Inpres ini serta berbagai program pemerintah lainnya.
Bupati menambahkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kewajiban konstitusional dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia. Pemerintah Bolmong dalam hal ini telah menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamana dalam negeri, merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan dimasyarakat yang berpotensi terjadinya konflik social serta mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan di daerah kabupaten Bolaang Mongondow sekaligus memberikan penjelasan kepada public mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Demikian Berita Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kepala Bagian Humas

Mourin Vivie Rotie S.STP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s