Galeri

Pengadilan Tinggi Kuatkan Putusan PN Kotamobagu Terkait Ganti Rugi Tanah

pengadilan

Bupati Hi Salihi Mokodongan bersama Ketua PN Kotamobagu Aris B Langgeng SH MH dan sejumlah pejabat teras Bolmong saat menerima putusan Ganti Rugi Tanah.

Press Realease
No : 07/10/I/2013

Kotamobagu, 15 Januari 2013
Pemerintah kabupaten Bolmong selaku tergugat menerima Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Manado pada tanggal 13 Oktober 2012 dengan nomor: 151/PDT/2012/PT.MDO, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nomor: 78/Pdt.G/2011/PN.KTG. Sebelumnya PN Kotamobagu memutuskan tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi tanah seluas 200 Hektar dimana hal ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti, sebagai bentuk kerjasama pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Pengadilan Tinggi (PT) Manado menolak banding yang dilayangkan Pemkab Bolmong pada gugatan ganti rugi lahan transmigrasi seluas 200 hektar, di Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara, sehingga Pemkab tentunya akan membayar ganti rugi kepada Sadin Pobelayang mewakili 11 warga Desa Bilalang.
Selasa (15/1) kemarin, PN Kotamobagu mengeluarkan Aanmaning (peringatan) kepada Pemkab Bolmong, sebelum menggelar eksekusi. ‘’Anmaning berlaku selama 8 hari sebelum eksekusi digelar. Namun bisa dimaklumi terkait penganggaran di pemkab,” kata ketua PN Kotamobagu Aris Bawono Langgeng SH MH, kemarin. Dimana salinan putusan sudah diserahkan langsung kepada Bupati Hi Salihi Mokodongan, yang disaksikan sekda Drs Farid Asimin MAP dan sejumlah pejabat teras. ‘’Dokumennya sudah diserahkan untuk kepentingan penganggaran,’’ kata Aris.
Sekda Drs Farid Asimin MAP mengakui adanya putusan tersebut. Menurut Asimin, sebagai warga Negara yang patuh hukum, Bupati telah menginstruksikan langsung agar segera menindaklanjuti putusan itu sesuai dengan mekanisme yang ada. ‘’Putusan ini akan disampaikan terlebih dahulu ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans),” kata Asimin di halaman PN Kotamobagu, kemarin.
Lanjut sekda, ganti rugi tidak hanya ditanggung Pemkab Bolmong, tapi juga pemerintah pusat dalam hal ini Kemenakertans dan juga pihak Propinsi. ‘’Pemkab Bolmong hanya membayar sekian persen dari putusan itu. Karena yang lebih berkompeten adalah pemerintah pusat, terlebih ini adalah tanah transmigrasi sebagai program transmigrasi nasional’’ pungkas Asimin.
Demikian Berita Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kepala Bagian Humas

Sitti Rafiqah Bora,
Nip.19700903 199903 2 002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s