Galeri

Bupati Menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2011 Disidang Paripurna DPRD Bolmong

PRESS RELEASE
NO. 289/10/V/2012

Lolak, Senin 7 Mei 2012. Bertempat di Ruang Sidang Kantor DPRD Bolaang Mongondow, pada hari senin 7 Mei 2012 Bupati Bolaang Mongondow menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Sidang Paripurna yang dibuka Ketua DPRD Bolmong Hi. Abdul Kadir Mangkat, SE dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow, para Asisten, pimpinan SKPD, Camat, serta Sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan segenap Anggota DPRD yang telah membahas secara intern LKPJ Tahun Anggaran 2011 dan telah dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD Bolaang Mongondow sebagai mana amanat PP No.3 Tahun 2007 yang berisi kritik dan saran bagi Pemerintah Kab.Bolmong yang nantinya akan menjadi pedoman pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi kemajuan di tahun-tahun kemudian demi kemajuan daerah kita tercinta. Hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif akan membawa dampak yang positif bagi daerah ini untuk terwujudnya pelaksanaan Otda yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Selanjutnya Ketua DPRD Bolmong menyerahkan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2011 yang diterima langsung Bupati Bolaang Mongondow Hi. Salihi B. Mokodongan.
Sidang Paripurna ini dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Eksekutif Terhadap Rancangan Perda Inisiatif Dekab Bolmong tentang pembentukan organisasi dan tata laksana Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Rancangan Perda Inisiatif DPRD tersebut berdasarkan UU No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dimana dalam ketentuan pasal 54 ayat 1 Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga perlu disesuaikan nomenklatur dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Perda No.2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Demikian pendapat Eksekutif terhadap rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.
Dengan semangat Mototompiaan, Mototabian bo Mototanoban mari kita Bersatu untuk mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Demikian Pemberitaan Humas Setdakab Bolaang Mongondow.

KEPALA BAGIAN HUMAS

Hj. SITTI RAFIQAH BORA, SE
NIP. 19700903 199903 2 002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s